makalah tentang otonomi daerah. Dengan segala daya upaya yang kami. makalah tentang otonomi daerah

1. Pertama, korupsi di daerah. 1. maka otonomi daerah pada hakikatnya adalah hak atau wewenang untuk mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom (Sarundajang, 2000). Dalam konsep itu, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Lukmanul Hakim, S. Membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas. D. Sedangkan. kami menyadari dalam menyelesaikan makalah ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu disebabkan karena keterbatasan waktu yang dimiliki kami maupun sumber referensi yang digunakan. 20201. 20201. Evha Rusiga Barus. SISTEM RUMAH TANGGA DAERAH INDONESIA. 3 Implementasi Otonomi Daerah Dalam undang-undang dasar 1945 terdapat 2 nilai dasar mengenai pelaksanaan otonomi. Peraturan kedua yang mengatur tentang otonomi daerah di Indonesia adalah UU nomor 22 tahun 1948 yang. sekali, karena keperluan tiap-tiap tempat dalam satu negeri tidak sama, melainkan. Sejak diberlakukannya UU No. Dalam 5 menyelenggarakan otonomi daerah mempunyai hak dan kewajiban. Dan dapat disimpulkan bahwa Otonomi Daerah yaitu kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa (inisiatif) sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan. KATA PENGANTAR. 55. 83% 83% menganggap dokumen ini bermanfaat, Tandai dokumen. A. C Otonomi Daerah di Indonesia Peraturan perundang-undangan pertama kali yang mengatur tentang pemerintahan daerah pasca proklamasi kemerdekaan adalah. Bidang-bidang tersebut tetap menjadi urusan pemerintah pusat. 057. Dengan adanya Otonomi Daerah diharapkan adanya peningkatan pelayanan umum. 2Dampak positif pemekaran daerah otonomi adalah memunculkan kesempatan identitas lokal yang ada di masyarakat. Berkaitan denganPANDANGAN UMUM TERHADAP KONSEP OTONOMI DAERAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA (TINJAUAN UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH). Pkpu 4 2016 tentang tahapan pilkada 2017 Dede Muhidin 760 views. 3). Otonomi Desa sangat mensyaratkan keadaan sumber daya manusia yang mumpuni, karena mereka. 32 tahun 2004 dan UU No. MAKALAH. C. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah . comTUGAS HUKUM OTONOMI DAERAH MAKALAH. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri. 2. BAB II. Tujuan Otonomi Daerah Tujuan Otonomi Daerah menurut UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan Otonomi Daerah ialah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan. . Dokumen ini juga membandingkan RUU dengan UU yang berlaku dan. us Besar Bahasa Indonesia (2008: 992), otonomi . 32 tahun 2004. Peraturan daerah tentang pajak sekuran-kurangnya mengatur ketentuan mengenai: a. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU No. kami menyadari dalam menyelesaikan makalah ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu disebabkan karena keterbatasan waktu yang dimiliki kami maupun sumber referensi yang digunakan. (1999). Dengan mendampingkan kata ekonomi dengan kata daerah,maka istilah “mengurus rumah tangga sendiri” mengandung makna memperoleh kekuasaan dari pusat dan mengatur atau menyelenggarakan rumah tangga pemerintahan daerah sendiri. Otonomi khusus untuk kedua daerah ini diatur dengan, bagi Aceh diberlakukan€UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh€dan€UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; dan untuk Provinsi Papua dan Papua Barat diberlakukan€UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi. huda miftah. 32 THN 2004 DAN UU NO. antara pusat dan daerah. 2. untuk terciptanya efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Otonomi daerah adalah sebuah agenda nasional yang diharapkan dapat mencegah terjadinya sentralisasi yang sebenarnya sudah menimpa bangsa Indonesia selama periode orde baru. Kesimpulan penelitian ini bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia mengalami perkembangan mulai dari Undang-Undang Nomor 5. 25 tahun 1999 diharapkan juga dapat. Otonomi dalam makna sempit dapat diartikan sebagai. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Indonesia membuat suatu kebijakan untuk daerah. tugas makalah hukum pemerintahan daerah dan otonomi khusus papua “uu nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua” oleh : kelompok ii program studi ilmu hukum fakultas hukum universitas muhammadiyah sorong 2014 nama-nama anggota kelompok no. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Makalah otonomi daerah lengkap. 12-16 Membuat makalah kelompok tentang implementasi kebijakan otonomi daerah dilihat dari perspektif ekonomi,politik, sosial budaya). Share this: Memuat. Dialih bahasakan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. d Era Reformasi Bermula dari Ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta. 3K views. 1. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, banyak aspek positif yang diharapkan dalam pemberlakuan Undang-Undang tersebut. MAKNA OTONOMI DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA ERA REFORMASI Andi Azikin Dosen IPDN, Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Pascasarjana Universitas Paramitha,. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah yang terbatas. Makalah otonomi daerah. 379) Dimas Ihlasul. Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan . Disusun oleh. 20201. 1. MAKALAH KEWARGANEGARAAN OTONOMI DAERAH Di ajukan untuk memenuhi salah satu tugas kewarganegaraan Dosen Pembimbing: Drs. Karya tulis lainnya diterbitkan di media massa (surat kabar) sebanyak 53. Tugas Makalah : OTONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH DALAM PENERIMAAN DAERAH. Makalah otonomi daerah akan dibahas tentang. Skip to document. Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyusun makalah dari tugas Hukum Perikanan dengan judul "Otonomi Daerah" dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Kesimpulan. Makalah Demokrasi Dan Otonomi Daerah. Undang-undang dan peraturan tentang otonomi daerah sudah disusun sejak Indonesia merdeka . 057. Ternyata UU Otonomi daerah tersebut tidak diikuti dengan segera pengaturan operasional, seperti peraturan pemerintah, dan juklak pelaksana. 72 DAFTAR PUSTAKA Buku-buku: Amran Muslimin, 2002, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, Bina Cipta, Jakarta. Makalah yang berjudul tentang “Sistem Pelayanan Kesehatan dan Kebijakan Era Otonomi Daerah”. Kedua, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No. 2. Kesempatan. 1. Dengan segala daya upaya yang kami. Pengertian Pemerintahan Daerah Pengertian pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggunakan asas otonomi dan tugas. Bidang- bidang tersebut tetap menjadi urusan pemerintah pusat. Sembiring : Dasar Hukum, Prinsip Dan Titik Berat Otonomi Daerah, 2008PENGERTIAN OTONOMI DAERAH Menurut undang-undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Otonomi daerah adalah kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan. Tinjauan Otonomi Daerah . BAB I PENDAHULUAN 1. Pelaksanaan otonomi daerah berdasar pada prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, dan keanekaragaman. daerah,maka istilah “mengurus rumah tangga sendiri” mengandung makna. Faktor manusia ini haruslah baik, dalam pengertian moral maupun kapasitasnya. Pergeseran ke desentralisasi membuat daerah memiliki otonomi penuh. Hal ini merupakan suatu langkah awal yang positif. Memotong jalur birokrasi yang rumit serta prosedur yang sangat terstruktur dari pemerintah pusat. Dalam perbincangan otonomi daerah ini, terdapat perbedaan persepsi di kalangan cendekiawan, dan para pejabat birokrasi. major 2019 makalah pemberlakuan otonomi daerah dan fenomena pemekaran wilayah di indonesia disusun oleh rizky argama fakultas hukum universitas indonesia. Prinsip-prinsip otonomi daerah yaitu : 1. Oleh karena itu, dalam makalah kami ini, kami akan membahas secara rinci tentang otonomi daerah di Indonesia. Diajukan guna memenuhi tugas mata kuliah Perekonomian Indonseia H Dosen Pengampu : Fivien Muslihatinningsih,SE. Abstract. 3052) Nor Aida (218. Tujuan umum dari makalah ini adalah agar pembaca dapat mengetahui dan memperluas pengetahuan, bahwa Otonomi Daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan. 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah. Dasar Hukum Tidak hanya pengertian tentang otonomi daerah saja yang perlu kita bahas. OTONOMI DAERAH 1. Sebaliknya, ia diarahkan menganalisis relasi calon kepalaMakalah Desentralisasi dan Otonomi Daerah. 34 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah PP No. 22 4. Mengacu pada definisi normatif dalam UU No 32 Tahun 2004, maka unsur otonomi daerah adalah : 1. C. 2. 2 Tujuan dan Prisip Otonomi Daerah. UU yang dimaksud adalah UU Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 1 Pengertian Otonomi Daerah Secara etimologi (harfiah), otonomi daerahberasal dari 2 kata yaitu "otonom" dan daerah". Makalah otonomi daerah akan dibahas tentang berkaitan hak-hak dan keutuhan kebijakan pemerintah suatu daerah dalam mengurus dan mengembangkan. B. 2. Mungkin pelaksanaan otonomi daerah ini agak membingungkan pembaca. Alamat:JL. Hal ini yang akan melahirkan hubungan kewenangan dan penga-wasan (Ni`matul Huda, 2009:54). A. Hakikat Otonomi Daerah Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik yang dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupatan dan kota mempunyai pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004) memberikan definisi otonomi daerah sebagai berikut: “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. akuntabilitas politik. MAKALAH PEMBERLAKUAN OTONOMI DAERAH DAN FENOMENA PEMEKARAN WILAYAH DI INDONESIA Disusun oleh kelompok 7 Nama kelompok : NIM : 1. Satu hal yang paling menonjol dari pergantian Undang-undang Nomor 5 tahun. Di dalam UUD 1945 antara lain tersurat bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Septian Raha. pada pukul 12. 22 tahun 1999, didefinisikan sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan. Pembahasan materi Hakikat Otonomi Daerah menggunakan sejumlah kata kunci yang dapat mengantarkan kalian untuk lebih mengenal berbagai istilah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah. Pengertian otonomi daerah yang melekat dalam pemerintahan daerah, sangat berkaitan erat dengan asas desentralisasi. 53 | Selasa, 20 November 2012. Otonomi Daerah - Makalah 1 of 28. OTONOMI KHUSUS DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RIPTA RARUNG RASKA 4212101030 Kewarganegaraan Kelas 27 Institut Teknologi Sepuluh Nopember KATA PENGANTAR Segala puji bagi Allah, Sang Maha Pencipta dan Pengatur Alam Semesta, berkat Ridho Nya, penulis akhirnya mampu menyelesaikan tugas makalah yang berjudul "Otonomi Khusus, Daerah Istimewa Yogyakarta". Makalah Tentang Otonomi Pendidikan BAB I. Dari berbagai pemahaman tentang otonomi daerah tersebut beliau menyimpulkan sebagai : 1) Hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom; 2) Daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya di luar batas wilayahnya; 3) Daerah tidak boleh mencanpuri urusan rumah tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan. pelaksanaan Otonomi Daerah dalam NKRI, yang berprinsip bahwa pemberian otonomi kepada daerah bukan lagi “otonomi yang riil dan seluas-luasnya. Nurcholis Hanif, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007 11. Menurut penjelasan Undang-Undang No. de tta. Menurut Undang-Undang No. Periode Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 Peraturan kedua yang mengatur tentang otonomi daerah di Indonesia adalah UU Nomor 22 tahun 1948 yang ditetapkan dan. Baik pemerintahan daerah, asas desentralisasi. 2) Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. penyebab pemekaran wilayah 4. fperaturan-peraturan sendiri) dan Zelfgbestuur (menjalankan peraturan peraturan. Laica, 2007. XV/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah ; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaataan, Sumber Daya Nasional yang. 3172) Dina Amelia (218. Puji Dan Syukur Panjatkan Kehadiran Tuhan Yang Mahakuasa, karena rahmat dan anungrah sehingga makalah tentang otomi daedah, secepat waktu menyelesaikan tugas berjudul otonomi daerah dalam arti sempit adalah mandiri. Siti Apsoh (141540134660068) 3. Dalam makalah ini kami membahas persoalan mengenai bagaimana peran otonomi daerah dalam perekonomian Indonesia serta apa dampak positif dan dampak negatif yang timbul dari pelaksanaan kebijakan oonomi daerah. otonomi daerah telah memasuki era baru setelah pemerintah dan DPR sepakat untuk mengesahkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun. Undang-undang yang perlu diubah ialah UU No. OTONOMI DAERAH DAN OTONOMI PENDIDIKAN Inom Nasution1 ABSTRAK Reformasi yang terjadi di Indonesia telah mengakibatkan pergeseran penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi. Di negara Indonesia ini, otonomi daerah sudah diterapkan. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Otonomi Daerah Papua Barat - Download as a PDF or view online for free. tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi NAD memuat pengaturan terkait perubahan penerapan asas penyelenggaraan. KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kepada Alloh SWT yang telah memberi. 3034) Yudi Priyatna (218. Siregar, Hotman, Pelayanan Publik di Kota Bekasi, Harian. Wewenang 3. 1. MAKALAH OTONOMI DAERAH. Autonomi dalam hal ini berarti peraturan sendiri dan undang-undang sendiri. Kebijakan otonomi daerah, telah diletakkan dasar-dasarnya sejak jauh sebelum terjadinya krisis nasional yang diikuti dengan gelombang reformasi besar-besaran di tanah air. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa otonomi daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurusMAKALAH “OTONOMI DAERAH”. Dan implementasi dari Pemerintah Daerah. Makalah Otonomi Daerah Pengertian Perundang-undangan Pelaksanaan Kelebihan dan Kekurangan. untuk memecahkan persoalan yang sedang dihadapi oleh daerah. Jadi desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat. C. Fakta menarik, di mana diksi otonomi ini bermuara dari bahasa Yunani yaitu auto bermakna sendiri dan nomous bermakna peraturan/hukum. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, dalam beberapa pasal membenarkan bahwa otonomi daerah merupakan suatu wilayah otonom dengan kewenangan mengatur, mengurus kepentingan masyarakatnya,. Di setiap bentuk-bentuk negara di dunia, pasti terdapat daerah otonom, tujuan dari wilayah ini secara konseptual juga untuk kepentingan masyarakatnya sendiri. Peraturan tentang Otonomi Daerah 5 f BAB II PEMBAHASAN “OTONOMI DAERAH “ 2. Dengan kata lain, diharapkan pemerintah mampu dalam memenuhi jumlah pelamar kerja agar sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, banyak aspek positif yang diharapkan dalam pemberlakuan Undang-Undang tersebut. “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. C. Pengertian Otonomi Daerah. 4. MAKALAH PKN – OTONOMI DAERAH. Ketiga, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah disesuaikan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan. Source: slideshare. 1. Makalah Politik Desentralisasi dan Otonomi Daerah Kewenangan dan Kelembagaan Daerah Pasca 1999. Dalam makalah ini saya sudah berusaha semaksimal mungkin. 20201.